Wabup Djira pimpin rapat evaluasi realisasi anggaran APBD Morut tahun 2023 Morut - Hingga Juli 2023 realisasi penggunaan anggaran APBD Kabup...
Wabup Djira pimpin rapat evaluasi realisasi anggaran APBD Morut tahun 2023
Morut - Hingga Juli 2023 realisasi penggunaan anggaran APBD Kabupaten Morowali Utara baru mencapai 32,29 persen dari target yang ditetapkan sebesar 40 persen.
Ini berarti masih 7,71 persen yang belum tercapai dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk RSUD Kolonodale, Puskesmas dan kecamatan.
Beberapa OPD realisasinya sudah melebihi 40 persen, namun ada pula yang persentasinya masih sangat kecil. Hal inilah yang membuat angka pencapaian secara total masih dibawah target.
Hal ini terungkap pada rapat yang dilaksanakan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemda Morut. Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati H. Djira K.
Mengawali rapat itu, Wabup mengabsen semua peserta. Ternyata ada kecamatan dan Puskesmas yang tidak mengirimkan wakilnya.
Semua peserta rapat yakni pada Kadis/Badan, Camat, Kampus, diminta untuk melaporkan pencapaian penggunaan anggaran di instansi masing-masing.
Dalam evaluasi tersebut diketahui sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak mencapai target realisasi. Ada bermacam-macam alasan yang dikemukakan tentang kendala yang dihadapi.
Wabup sempat mempertanyakan mengenai ketidakhadiran beberapa Puskesmas dan camat.
"Rapat evaluasi ini sangat penting. Bagaimana kita bisa tahu apa kendala yang dihadapi kalau mereka tidak hadir pada forum rapat ini," tandas Wabup.
Dalam catatan tim TEPRA, berdasarkan laporan yang masuk melalui aplikasi, ada dua OPD yang sejak Januari hingga bulan Juli tidak ada laporan sama sekali mengenai realisasi penggunaan anggaran tersebut.
Pada kesempatan itu, Wabup Djira secara khusus minta kepada Kepala Dinas Kesehatan Morut agar mengontrol penggunaan dan pelaporan anggaran APBD di Puskesmas, karena berdasarkan laporan ada beberapa Puskesmas yang tidak membuat laporan.
"Puskesmas itu bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Bagaimana kalau anggaran ini tidak terpakai atau tidak terserap gara-gara kelemahan aparat pelaksana," ujarnya.
Wabup juga minta kepada Bagian Pembangunan Setdakab Morut sebagai pihak yang bertugas atas kelancaran pelaporan realisasi penggunaan anggaran APBD tersebut untuk mencari solusi mengatasi kendala, terutama mengatasi keluhan operator atau admin di setiap OPD tentang teknis pelaporan. (Ale/Ryo)
